Reporter : Witriyani
SALATIGA | Merdeka1.com- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Salatiga menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Salatiga, Senin (9/2/2026).
Aksi tersebut menjadi ekspresi kekecewaan atas satu tahun kepemimpinan Wali Kota Salatiga, Dr Robi, yang dinilai minim perubahan dan abai terhadap persoalan mendasar warga.
Dengan membawa spanduk bernada protes seperti “Salatiga Darurat Sampah”, “Stop Poya-poya Pakai Uang Rakyat”, dan “Kami Lapar, Keadilan Bukan Janji”, massa menuntut transparansi dan keberpihakan kebijakan pemerintah kota.
Anggaran Kendaraan Dinas Disorot
Koordinator aksi, Saiful Anwar, menyoroti anggaran sewa kendaraan dinas wali kota yang disebut mencapai Rp 815 juta per tahun. Angka tersebut dinilai bertolak belakang dengan komitmen wali kota saat pelantikan yang menyatakan tidak akan membebani APBD dengan fasilitas kendaraan dinas.
“Awalnya berjanji menggunakan kendaraan pribadi, tapi faktanya justru menganggarkan sewa mobil dinas dengan nilai fantastis. Ini mencederai rasa keadilan publik,” tegas Saiful.
Mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak sensitif, terutama di tengah persoalan layanan dasar yang belum terselesaikan.
Insentif Guru Honorer hingga Persoalan Sampah
Tak hanya soal kendaraan dinas, mahasiswa juga menyoroti belum cairnya insentif guru honorer, meski isu tersebut kerap disampaikan dalam forum-forum resmi.
“Insentif guru selalu digaungkan, tapi realisasinya nihil. Banyak guru honorer yang hingga kini belum menerima haknya,” ujar Saiful.
Selain itu, persoalan tata kelola sampah, kenaikan retribusi sampah, serta proyek TWR yang dinilai belum mendesak turut menjadi tuntutan. Mahasiswa menilai kebijakan retribusi justru memberatkan masyarakat tanpa diiringi perbaikan sistem pengelolaan.
Komunikasi Pemkot Dinilai Mandek
Mahasiswa juga menilai komunikasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Salatiga tidak berjalan efektif. Meski DPRD disebut telah membuka ruang evaluasi, mahasiswa menilai tidak ada kemauan politik dari wali kota untuk melakukan perubahan.
“Seolah semua kritik dianggap angin lalu. Tidak ada perbaikan nyata, hanya pencitraan,” tandas Saiful. Aksi ini diikuti mahasiswa dari HMI, GMNI, IMI, dan AKMI, yang mengaku telah melakukan kajian selama satu bulan sebelum turun ke jalan.
Respons Wali Kota Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Salatiga Dr Robi menyatakan pemerintah daerah tengah berupaya mencari sumber anggaran di luar APBD untuk menyelesaikan sejumlah persoalan.
“Program-programnya sudah ada. Mari kita diskusi dan berdialog,” ujarnya.
Terkait retribusi sampah, Robi menyebut kebijakan tersebut merupakan amanat Perda 2024 dan sempat ditunda pemberlakuannya pada awal 2025.
“Sudah saya hold setahun. Setelah sosialisasi dan kajian, tetap menuai kritik,” katanya.
Aksi Berakhir Kondusif
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir tanpa bentrokan. Meski demikian, gelombang kritik mahasiswa ini menjadi sinyal keras bagi Pemkot Salatiga bahwa persoalan pelayanan publik dan transparansi anggaran masih menjadi pekerjaan rumah serius.(..)
