Diduga Ada Pembiaran Tambang Ilegal, Aktivis Gelar Aksi di Kantor DLH Jawa Barat

Selasa, 10 Februari 2026 - 12:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandung |Merdeka1.com– Puluhan massa dari Perkumpulan Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pembiaran aktivitas tambang pasir ilegal di Kabupaten Bandung.

Dalam aksi itu, massa menuding DLH Provinsi Jawa Barat tidak maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan tambang pasir ilegal milik PT RBP yang berlokasi di Desa Nagrek, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Aktivitas tambang tersebut disebut masih beroperasi meski sebelumnya telah dilaporkan dan disorot publik.

Pantauan di lokasi, massa aksi menyampaikan aspirasi melalui orasi dan membawa sejumlah poster berisi tuntutan penegakan hukum lingkungan. Aksi sempat diwarnai pembakaran ban di depan gerbang kantor DLH Jabar sebagai bentuk simbolik protes.

Sekretaris Jenderal Aktivis Anak Bangsa, Dena, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap kinerja DLH Jawa Barat yang dinilai kurang tegas dalam menangani persoalan tambang ilegal.
“Tambang ini sudah lama dilaporkan dan sempat disegel. Namun faktanya masih beroperasi. Kami mempertanyakan fungsi pengawasan DLH,” ujar Dena.

Menurutnya, jika benar aktivitas tambang tersebut tidak mengantongi izin, maka hal itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Ia meminta DLH Jawa Barat bertindak tegas serta transparan dalam menangani persoalan tersebut.

Selain itu, massa juga menyampaikan tuntutan agar pimpinan DLH Jawa Barat melakukan evaluasi internal terhadap jajarannya. Beberapa orator bahkan menyuarakan desakan agar Kepala DLH Jabar bertanggung jawab atas dugaan kelalaian pengawasan.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif hingga massa membubarkan diri. Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Provinsi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan massa aksi.
(Buyung/Red)

Baca Juga  Presiden Prabowo Resmikan RDMP Balikpapan: Kapasitas Kilang Naik, Devisa Hemat Puluhan Triliun

Berita Terkait

Gerindra Siapkan Hadiah Rp10 Juta bagi Pelapor Penyelewengan Solar Subsidi
Wamen Viva Yoga Dorong Muna Barat Jadi Sentra Perikanan Unggulan Nasional
MBG di Ungaran Timur Disorot, Penerimaan Pisang Kecil, Roti dan Kurma Bikin Wali Murid Geram
Program MBG di SD Leyangan Jadi Sorotan, Siswa Dapat Porsi Minim
Diduga Oknum Kades Tutup Mata, Aktivitas Ilegal Mining di Sungai Katingan Disorot Warga
Putus Mata Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi KUR dan Serapan Bulog untuk Petani Jagung
HPN 2026 PWI Jateng: Pers Diingatkan Kembali pada Data dan Nurani
Dugaan Suap Izin Tambang Bantarpanjang Diselidiki, Kuwu Dijadwalkan Dipanggil Polres Kuningan

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 06:29 WIB

Gerindra Siapkan Hadiah Rp10 Juta bagi Pelapor Penyelewengan Solar Subsidi

Senin, 2 Maret 2026 - 23:18 WIB

Wamen Viva Yoga Dorong Muna Barat Jadi Sentra Perikanan Unggulan Nasional

Sabtu, 28 Februari 2026 - 13:16 WIB

MBG di Ungaran Timur Disorot, Penerimaan Pisang Kecil, Roti dan Kurma Bikin Wali Murid Geram

Kamis, 26 Februari 2026 - 18:00 WIB

Program MBG di SD Leyangan Jadi Sorotan, Siswa Dapat Porsi Minim

Jumat, 20 Februari 2026 - 15:46 WIB

Diduga Oknum Kades Tutup Mata, Aktivitas Ilegal Mining di Sungai Katingan Disorot Warga

Selasa, 10 Februari 2026 - 12:55 WIB

Diduga Ada Pembiaran Tambang Ilegal, Aktivis Gelar Aksi di Kantor DLH Jawa Barat

Jumat, 6 Februari 2026 - 18:47 WIB

Putus Mata Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi KUR dan Serapan Bulog untuk Petani Jagung

Kamis, 5 Februari 2026 - 19:30 WIB

HPN 2026 PWI Jateng: Pers Diingatkan Kembali pada Data dan Nurani

Berita Terbaru