Laporan|Witriyani
SEMARANG | MERDEKA1.COM – Birokrasi pemerintah dituntut bertransformasi menjadi mesin pelayanan yang cepat, responsif, dan solutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus berperan sebagai problem solver, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 bertema “Mengembangkan Inovasi, Memperkuat Kolaborasi, Meneguhkan Integritas” di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, birokrasi harus hadir sebagai birokrasi yang melayani dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang setara.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menekankan, ASN tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan masyarakat. Kecepatan, responsivitas, serta kemampuan adaptasi menjadi kunci utama.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menyebut tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kerja tim melalui konsep collaborative government agar persoalan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Dalam situasi darurat seperti banjir, longsor, hingga kerusakan infrastruktur dan persoalan sosial, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sinergi lintas pemerintahan dinilai krusial agar program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur, perhatian juga harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan sumber daya manusia, dan layanan dasar.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ia menilai pendekatan terpadu menjadi keharusan. Pembangunan fisik harus diiringi dengan penanganan stunting, akses pendidikan, bantuan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kalau rumahnya dibangun tetapi anaknya stunting, tidak sekolah, dan orang tuanya tidak bekerja, maka kemiskinan tidak akan selesai,” ujarnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, ia menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, serta penerapan sistem merit. Ia memastikan tidak ada praktik titip-menitip dalam promosi maupun penempatan jabatan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, melaporkan forum tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT), eselon III, pejabat struktural, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemprov Jateng, baik secara luring maupun daring.
Forum ini digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
