Dok/MBG SMP 5 Untuk 3 Hari
Ungaran Timur | Merdeka1.com- Pol⁶emik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Semarang terus bergulir. Setelah keluhan muncul dari sejumlah wali murid di wilayah Ungaran Timur, sorotan kini meluas ke wilayah Bringin dan Bawen.
Di SMP Negeri 5 Kalongan, wali murid mempertanyakan kesesuaian menu dengan standar anggaran Rp15 ribu per porsi yang dicanangkan pemerintah. Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa terhadap kualitas dan variasi makanan yang diterima anaknya.
“Kami tidak tahu rincian anggarannya seperti apa, tapi kalau disebut Rp15 ribu per anak, seharusnya menunya lebih layak dan memenuhi unsur gizi seimbang,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari wali murid di MI Gedanganak. Mereka menyebut dalam beberapa hari terakhir anak-anak hanya menerima pisang berukuran kecil, roti, dan kurma. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp15 ribu per porsi, sehingga memicu kekecewaan para orang tua.
“Anak-anak hanya dapat pisang kecil, roti, dan kurma. Ini tentu membuat kami geram. Kalau memang anggarannya Rp15 ribu, seharusnya bisa lebih baik dari itu,” ungkap salah satu wali murid.
Mbg MI Gedanganak hari terakir jumat
“Informasi yang dihimpun juga menyebutkan di wilayah Bringin dan Bawen, sebagian penerima manfaat MBG hanya mendapatkan menu berupa ubi, kacang, dan pisang tanpa tambahan lauk atau sumber protein lain. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait standar gizi serta pengawasan dalam pelaksanaan program.
“Kalau hanya ubi, kacang, dan pisang, apakah itu sudah memenuhi unsur gizi seimbang? Jangan sampai program yang bagus ini justru tercoreng karena kurangnya pengawasan,” kata wali murid lainnya di wilayah Bringin.
Para wali murid menegaskan pada prinsipnya mereka mendukung penuh Program MBG karena bertujuan membantu pemenuhan gizi anak-anak, balita, ibu menyusui, hingga lansia. Namun mereka berharap adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pengawasan ketat dari dinas terkait agar tidak terjadi dugaan penyimpangan.
“Jangan sampai MBG menjadi lahan bisnis. Ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan asupan yang layak,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara program di tingkat kecamatan maupun kabupaten terkait berbagai keluhan tersebut.
Masyarakat mendesak adanya evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan MBG benar-benar tepat sasaran dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
[Tiem/Red]
