WONOSOBO | MERDEKA1.COM – Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Wonosobo, kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan insiden gangguan kesehatan dialami puluhan siswa dan guru SDN 3 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, usai menyantap makanan dari dapur penyedia MBG, Jumat (6/2/2026).
Sedikitnya 24 siswa dan 2 guru dilaporkan mengalami keluhan pusing dan muntah-muntah tidak lama setelah mengonsumsi menu MBG. Kejadian tersebut sontak membuat para orang tua panik dan berbondong-bondong mendatangi pihak sekolah untuk memastikan kondisi anak-anak mereka.
Kepala SDN 3 Karangrejo membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut pihak sekolah telah berkoordinasi dengan SPPG selaku pengelola dapur MBG. Namun demikian, pihak sekolah menegaskan tidak ingin diseret atau disalahkan apabila di kemudian hari muncul dampak kesehatan yang lebih serius terhadap siswa maupun tenaga pendidik.
“Kami hanya menerima dan mendistribusikan makanan. Soal kualitas dan keamanan pangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dapur penyedia,” tegasnya.
Guna memperoleh informasi yang berimbang dan menenangkan masyarakat, khususnya orang tua siswa, awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke dapur MBG terkait. Setelah menunggu cukup lama, awak media akhirnya bertemu BR, salah satu anggota tim dari yayasan pengelola.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, BR justru menolak memberikan keterangan. Ia menyatakan pihak SPPG tidak akan menyampaikan informasi apa pun kepada media tanpa adanya laporan resmi serta izin dari Humas Pemkab Wonosobo.

Sikap tertutup tersebut menuai keprihatinan. Di tengah semangat keterbukaan informasi publik dan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pembatasan akses informasi dinilai kontraproduktif—terlebih ketika menyangkut keselamatan anak-anak dalam program strategis pemerintah.
Insiden ini menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dapur MBG, pengawasan kualitas makanan, serta koordinasi lintas sektor dinilai mendesak untuk segera dilakukan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah baik dan mulia. Namun tanpa pengawasan ketat dan transparansi, tujuan meningkatkan kesehatan justru berpotensi berubah menjadi sumber kekhawatiran publik, khususnya bagi para orang tua siswa.
[Rohadi & Tiem]






