Editor | Wiriyani
JAKARTA | MERDEKA1.COM – Tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam perkara dugaan pengadaan laptop pendidikan terus memantik perhatian publik. Selain pidana badan, mantan Menteri Pendidikan itu juga dituntut membayar uang pengganti mencapai Rp5,6 triliun.
Sorotan tajam datang dari ELBEHA Barometer melalui pengamat sosial-politik Sri Hartono. Ia menilai kasus tersebut berpotensi memunculkan ketakutan di kalangan generasi muda berkompeten untuk masuk ke dunia pemerintahan.
“Kasus ini bisa membuat banyak orang pintar takut masuk pemerintahan. Mereka yang sebenarnya punya kapasitas, pengalaman global, dan niat memperbaiki negara justru melihat risiko hukum yang sangat besar,” ujar Sri Hartono, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, publik mengetahui sebagian besar kekayaan Nadiem telah dimiliki sebelum masuk kabinet. Karena itu, ia mempertanyakan arah penegakan hukum apabila seseorang belum terbukti menikmati aliran dana secara pribadi namun tetap menghadapi tuntutan yang sangat berat
“Bukan hanya ancaman penjara, tetapi juga tuntutan pemiskinan lewat uang pengganti hingga triliunan rupiah. Ini yang memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sri menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah kebutuhan negara terhadap sumber daya manusia berkualitas. Ia menyoroti figur profesional muda lulusan luar negeri yang sukses membangun perusahaan dan membuka lapangan kerja, namun ketika masuk birokrasi justru menghadapi persoalan hukum besar.
“Nadiem dikenal sebagai figur muda, berasal dari keluarga terpandang, memahami hukum, lulusan universitas kelas dunia, dan berhasil membangun perusahaan besar yang menyerap banyak tenaga kerja. Ketika dipanggil negara untuk membantu pemerintahan, ujungnya malah menghadapi tuntutan berat seperti ini,” katanya.
Ia juga menyinggung kecenderungan munculnya kasus hukum yang menjerat tokoh profesional nonpartai setelah masuk lingkar kekuasaan. Kondisi itu dinilai dapat memicu sikap apatis di kalangan anak muda terhadap dunia birokrasi dan pemerintahan.
“Yang saya khawatirkan, anak-anak muda pintar akhirnya malas masuk pemerintahan. Kalau itu terjadi, masa depan birokrasi kita bisa suram. Pertanyaannya, nanti pemerintahan akan diisi oleh orang-orang seperti apa?” ujarnya.
Meski demikian, Sri Hartono menegaskan proses hukum tetap harus dihormati. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tanggapan atas kritik tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab demi keberimbangan pemberitaan lanjutan.
