Lappran | Witriyani
SEMARANG | MERDEKA1.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan skema efisiensi energi, meski surat edaran resmi dari pemerintah pusat baru dijadwalkan terbit pada akhir Maret 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dulu melakukan kajian dan menyusun sejumlah langkah konkret sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional tersebut.
“Efisiensi energi kita masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat, yang insyaallah terbit 31 Maret. Namun Pemprov Jateng sudah mulai mengambil langkah awal,” ujar Luthfi usai kegiatan di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026).
Salah satu skema yang disiapkan adalah mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk beralih ke moda transportasi ramah energi. Kebijakan ini mencakup penggunaan sepeda ke kantor pada hari tertentu, serta peningkatan pemanfaatan transportasi umum.
“Sudah kita rancang, kalau perlu pada hari tertentu seluruh ASN, termasuk bupati dan wali kota, berangkat ke kantor dengan sepeda atau transportasi umum,” jelasnya.
Selain itu, opsi penerapan work from home (WFH) juga tengah dikaji sebagai bagian dari strategi penghematan energi di lingkungan pemerintahan.
Luthfi menegaskan, seluruh skema tersebut masih dalam tahap pematangan sebelum nantinya disosialisasikan secara luas. Pemprov Jateng juga masih menghitung target efisiensi energi yang akan dicapai.
“Begitu kebijakan pusat diumumkan, Jawa Tengah sudah siap menjalankan,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemprov Jawa Tengah berharap dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam implementasi kebijakan efisiensi energi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
