Jakarta |Medeka1.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melaju dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga akhir 2025, sebanyak 55,1 juta warga tercatat sebagai penerima manfaat, dilayani oleh lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Dari sisi jangkauan, program ini menempatkan Indonesia dalam deretan negara dengan intervensi gizi terbesar yang dikelola pemerintah.
Namun, besarnya angka justru memunculkan tanda tanya. Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menilai euforia capaian kuantitatif berpotensi menutupi persoalan mendasar di lapangan. “Secara kuantitatif, ini adalah capaian monumental. Negara menunjukkan kemampuan mobilisasi yang sangat besar. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka. Yang lebih penting adalah jaminan mutu, keamanan pangan, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi anak-anak Indonesia,” kata Muh Haris di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Sepanjang 2025, pelaksanaan MBG masih dibayangi insiden keracunan pangan. Bagi DPR, kejadian tersebut bukan sekadar anomali teknis, melainkan sinyal lemahnya pengendalian mutu. Muh Haris menegaskan, sasaran utama program ini adalah kelompok paling rentan. “Program ini menyasar kelompok rentan, terutama anak sekolah. Maka prinsipnya harus zero accident. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar higiene, sanitasi, dan pengawasan dapur MBG,” tegasnya.
Ia mendorong penguatan sistem pengawasan secara menyeluruh, mulai dari sertifikasi laik higiene, audit rutin SPPG, hingga keterlibatan aktif dinas kesehatan daerah dan komite sekolah. Tanpa itu, risiko keselamatan pangan akan terus menghantui program berskala raksasa ini.
Di sisi lain, dampak MBG terhadap pasar pangan juga tak luput dari sorotan. Lonjakan permintaan telur, susu, dan komoditas tertentu terbukti memicu fluktuasi harga di sejumlah wilayah. Situasi ini dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat. “Program gizi tidak boleh justru menekan daya beli masyarakat. Negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas harga pangan,” ujarnya.
Muh Haris menilai pengelolaan rantai pasok menjadi kunci. Ia mendorong keterlibatan UMKM, BUMDes, dan produsen lokal agar manfaat ekonomi MBG lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada pemain besar.
Seiring rencana peningkatan anggaran MBG pada 2026, ia mengingatkan bahwa besarnya dana publik harus diiringi akuntabilitas dan evaluasi berbasis dampak. “Ke depan, ukuran keberhasilan bukan lagi berapa juta porsi yang dibagikan, tapi sejauh mana program ini menurunkan stunting, meningkatkan kesehatan, dan mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data gizi, kesehatan, dan pendidikan agar DPR dan publik dapat menilai manfaat MBG secara objektif.
Di akhir pernyataannya, Muh Haris menegaskan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut. “Kami mendukung penuh tujuan besar program ini. Tetapi dukungan harus disertai pengawasan ketat, agar MBG benar-benar menjadi investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek besar tanpa kualitas,” pungkasnya.(M1)
