JAKARTA | MERDEKA1.COM – Polri terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Polri memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memastikan hasil panen petani terserap Perum Bulog dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rapat dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
“Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Rakor ini kami laksanakan sebagai konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” tegas Brigjen Langgeng.
Polri Jembatani Modal Petani
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga perbankan. Melalui kerja sama dengan Himbara, petani difasilitasi untuk mengakses pembiayaan KUR guna mendukung produksi dan perluasan lahan tanam.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani binaan Polri mendapatkan kredit modal usaha untuk kembali menanam jagung dan mengoptimalkan lahan tidur.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Harga Dijaga, Tengkulak Diputus
Tak hanya soal permodalan, Polri juga memastikan petani terlindungi dari permainan harga. Melalui kolaborasi dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap langsung dengan harga yang berpihak kepada petani, sehingga tidak lagi tergantung pada tengkulak.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga sudah mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” ujar Brigjen Langgeng.
Dorong Produksi dan Kesejahteraan
Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani didorong lebih mandiri, mampu melunasi pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.
[Rahmawati]
